Sangkala

Radio Komunitas : Membangun Komunikasi dan Informasi partisipatif di masa tanggap bencana melalui Radio Darurat

741views

Oleh : Sinam M Sutarno

Radio Darurat, kata ini tidak pernah di kenal dalam regulasi kita di Indonesia, dimana memiliki potensi ancaman bencana yang cukup banyak. Namun Radio Darurat secara praktek sudah hadir dalam berbagai upaya tanggap bencana di Indonesia. Hal ini tak lepas dari kegigihan para aktifis penyiaran di Indonesia yang melihat bahwa pola komunikasi di daerah bencana selalu menjumpai banyak masalah dan komunikasi dalam masa tanggap bencana. Di Indonesia memang belum ada definisi yang baku tentang radio darurat,namun paling tidak sudah banyak pengalaman praktis yang dijalankan dilapangan yang tentu mengajak kita semua mari mendefinisikan sesuai dengan kebutuhan dan berbasis pengalaman yang ada.

Belajar dari Tsunami Aceh sampai gempa jogja
Praktek baik ini dimulai di Indonesia ketika terjadi tsunami aceh melalui AERNET (Aceh Emergency Radio Network) program yang digawangi CRI ini mampu mendorong lahirnya radio komunitas di Aceh yang di kelola langsung oleh warga dalam mengawal masa tanggap bencana sampai dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kehadiran radio komunitas sebagai radio darurat untuk menjawab kebutuhan dimana saluran udara di beberapa daerah di Aceh yang kosong sejak stasiun radio swasta. Dalam situasi ini radio dapat digunakan sebagai media untuk dialog dua arah antara masyarakat dan aktor-aktor lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka selama tahap pemulihan.

Radio komunitas dapat memberikan media komunikasi dan informasi antara orang-orang yang terkena dampak, serta antara masyarakat dan pihak lain seperti LSM dan pemerintah daerah. Melalui radio komunitas warga bisa tuk berkomunikasi di antara mereka sendiri untuk menyembuhkan trauma, menghibur dan mendidik anggota masyarakat dalam fase pemulihan dan rekonstruksi.

Pengalaman aceh ini kemudian menginspirasi banyak orang ketika gempa bumi yang menimpa Jogja dan sebagaian wilayah di jawa tengah 27 Mei 2006. Para aktifis penyiaran dari berbagai latar belakang seperti Radio komunitas, LSM menginisiasi Radio Darurat Swara Punakawan. Sebagaimana di aceh, Radio ini yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang relevan dengan korban bencana alam. Diharapkan dengan hadirnya swara punakawan dapat membantu pengelolaan informasi tanggap bencana yang partisipatif.

Dalam siarannya Radio Darurat Swara Punakawan, menggunakan frekuensi AM, hal ini dilakukan karena ada banyak alokasi ruang dalam frekuensi AM karena tidak banyak stasiun radio memakai frekuensi ini. Karena tidak banyak dipakai maka proses ijin penggunaan frekwensi jauh lebih mudah kedua, lisensi penyiaran di frekuensi ini lebih mudah untuk mendapatkan. Relawan Radio Punakawan dari pengelolan radio komunitas di Jogja dan Jawa Tengah JRKY dan JRK Jateng seperti Radio Komunitas Angkringan, Balai Budaya Minomartani, Lima Cemara, Kopi Lurah dan K FM Magelang. Untuk memperkuat kapasitas pengelolaan radio maka para relawan berpartisipasi dibekali pelatihan yang difasilitasi oleh MPPI dan JRKI. Radio Swara Punakawan yang dioperasikan dari 31 Juli 2006 sampai dengan 30 September 2006 aktif menyediakan sumber informasi tentang masalah penyembuhan trauma korban, dan suara korban yang dihimpun dari jurnalis radio komunitas dari lapangan.

Radio Darurat Sora Sinabung
Erupsi Gunungapi Sinabung yang terjadi sejak bulan September 2013 yang berlangsung sampai awal maret 2014 sangat membuat resah warga, selain karena memang durasi erupsinya berlangsung lama, disisi lain memang gunung Sinabung sudah ratusan tahun tidak aktif. Pada situasi ini maka dukungan informasi yang akurat dan aktual sangat penting. Informasi tentang situasi di posko pengungsian menjadi hal utama yang harus terus tersampaikan ke para penyintas terkait dengan kondisi gunung serta kepada publik yang membantu para penyintas. Penggunaan alat komunikasi seperti HT dan telepon selular belum bisa optimal untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat.
Berbekal pengalaman dalam berbagai pengelolaan radio darurat sejak di aceh, jogja, merapi dan kelud, COMBINE Resource Institution (CRI) Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), Radio Komunitas Lintas Merapi FM, dan Jaringan Radio Komunitas Sumatera Utara yang di didukung FMYY Jepang memandang perlu untuk didirikan Radio Darurat. Radio darurat ini akan membantu melengkapi keberadaan media yang sudah ada dan dikelola bersama di media center BPBD.
Dan akhirnya Studio radio bertajuk “Sora Sinabung” (Suara Sinabung) ini mengudara dari Media Center di halaman Kompleks Kantor Kecamatan Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan PDE Kabupaten Karo. Siaran Sora sinabung dilakukan oleh awalnya oleh relawan dari JRKI, CRI dan lintas merapi, kemudian mampu mengundang minat dari Relawan antar posko, petugas BPBD, penyiar radio local dan bahkan polisi. Masyaraka mendengarkan siaran pada frekuensi 107.8 FM dan juga ikut berpartisipasi mengisi program sejak pk 07.00 hingga pk 24.00 setiap hari. Isi program siaran akan dibangun dan dikelola berdasarkan kebutuhan informasi di lapangan yang dihimpun dari jaringan relawan dan lembaga kemanusiaan yang bergiat dalam tanggap darurat Sinabung. Skema manajemen informasi ini bersifat terbuka dan memungkinkan setiap pihak, baik lembaga maupun perseorangan untuk terlibat mengelola informasi bagi masyarakat Karo yang terdampak oleh erupsi Sinabung. Keterbatasan daya pancar yang hanya 50 watt atau setara dengan 2.5 KM radius pancarnya, maka siarannya juga bisa di simak di situs streaming www.suarakomunitas.net dan didukung dengan pengelolaan social media seperti facebook dan twitter. Pasca radio darurat kemudian radio ini mentransformasikan diri menjadi radio komunitas yang dikelola warga Desa Batu karang dan mengudara hingga saat ini.

Radio Tanggap Darurat Jemblung Bangkit
Longsor di Dusun SIjemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara menggerakkan para pegiat radio komunitas yang di motori JRKI dan JRK Jateng mendirikan RTD Jemblung Bangkit sebagai bagian dari Media Center untuk mengawal komunikasi dan informasi dalam merespon situasi tanggap darurat sekaligus juga kampanye pengurangan resiko bencana. Proses pengadaan alat siaran pun dilakukan dengan cara gotong royong, pemancar dan perlengkapan studio dari JRKI, antenna di sediakan oleh Radio Komunitas Shakti FM Banjarnegara, akses internet dari ST3telkom purwokerto, Radio Komunikasi disediakan CRI, penyiar dari karang taruna Banjarnegara, Kata desa, Streaming oleh sangkala JRKI dan dukungan server jogloabang dan lokasi studio berada di MA Cokroaminoto Karangkobar.

RTD Jemblung Bangkit berdiri pada tanggal 29 Desember 2014, dua minggu pasca bencana tanah longsor Jemblung terjadi. Dan untuk membantu warga mendengarkan radio RTD telah didistribusikan sebanyak 200 unit radio receiver kepada kelompok penyintas dan aktor-­‐aktor lain yang terlibat dalam operasi tanggap darurat. Radio yang mengudara pada frekwensi 91.00 Mhz berkuatan 100 Watt mampu menjangkau beberapa desa yakni desa di kecamatan Karangkobar, Wanayasa dan sebagian Pejawaran. Untuk memperkuat penyebaran informasi dan system komunikasinya maka di dukung dengan SMS Gateway, Siaran Streaming di www.sangkalajrki.net yang juga bisa di unduh di aplikasi android serta pengelolaan social media.

Saat itu banyak sekali isu isu yang mengatakan akan terjadi longsor susulan pada jam jam tertentu, hal ini sangat meresahkan warga. Sehingga pernah terjadi malam malam warga meninggalkan kampungnya karena mendengar aka ada longsoran, padahal informasinya tidak jelas sumbernya. Melalui radio, penyiar memberikan informasi yang didapat baik dari BPBD maupun pihak terkait lainnya. Radio juga menjadi ruang dialog maupun obrolan ringan yang dilakukan oleh para relawan,warga sekitar radio dan beberapa keluarga korban longsor. Melalui sambungan telepon yang disiarkan langsung, Gubernur jawa tengah Ganjar Pranowo pun tak ketinggalan memberikan himbauan bagi warga untuk tetap siap siaga. Gubernur juga mengapresiasi kehadiran radio darurat, dan berharap radio ini akan selalu hadir di saat saat bencana.

Radio Darurat Lombok Bangkit
Gempa bumi yang terjadi di Lombok beberapa kali selain menimbulkan korban jiwa, kerusakan Rumah dan Infratruktur lainnya, juga menimbulkan berbagai kepanikan warga. Kepanikanikan ini semakin parah akibat semakin kuatnya kabar Hoax akan adanya gempa yang lebih besar dan Tsunami. JRKI bersama dengan Radar Tangguh dan JRK NTB berinisitatif mendirikan radio darurat di Lombok Utara. Pilihan lombok utara karena kabupaten ini yang paling terdampak dari gempa.

Radio mengudara di frekwensi 107.8, frekuensi ini sebelumnhya di pakai oleh radio komunitas gita swara yang saat tersebut tidak mengudara karena studionya rusak akibat gempa. Studio Radio Darurat Lombok Bangkit berada di tenda Pospenas BNPB sehingga berbagai aktiviras di Pospenas bisa langsung disiarkan dari studio.

Setelah masa tanggap darurat selesai maka radio ini akan menjautkan siaran sampai 2 bulan menemani proses pemulihan. Berbagai aktivitas warga juga disiarkan sehingga diharapankan akan saling memotivasi. Untuk meningkatkan akses warga terhadap siaran radio lombok bangkit , juga dipakai radio penerima sejumlah 800 unit. Radio ini akan digeser ke radio komunitas Gita Swara untuk siaran kembali.

Radio Darurat harapan dan kenyataan
Dari perjalanan radio darurat di Indonesia, banyak sekali hal yang perlu kita lihat kembali tentang sejauhmana pentingnya pengelolaan informasi yang baik dan radio darurat bisa menjadi salah satu alternatifnya. Dalam situasi bencana, informasi sering menjadi permasalahan tersendiri terutama oleh media media yang pemberitaannya cenderung bombastis serta mengesampingkan kenyamanan perasaan korban bencana. Keberadaan radio darurat yang dikelola secara bersama antara warga (pengungsi/korban), pemerintah, media massa serta relawan dapat mengurangi distorsi informasi. Radio darurat juga menjadi perekat komunikasi antar sesama penyintas.

Walaupun Indonesia negara dengan berbagai ancaman bencana, sampai saat ini belum adanya regulasi yang melindungi dan mengatur keberadaan radio darurat dalam masa tanggap darurat termasuk alokasi frekwensi khusus untuk Radio Darurat. Maka inisiasi yang ada sesungguhnya tidak pernah dibenarkan dalam aturan penyiaran kita, walau faktanya dilapangan di butuhkan. Dalam prakteknya kemudian para aktifis penyiaran selalu berpegang pada prinsip, dalam situasi darurat maka dibenarkan ketika kita menggunakan cara cara darurat. Sehingga frekwensi yang dipakai untuk siaran menggunakan frekwensi yang kosong agar tidak mengganggu pihak lain yang sudah memiliki ijin menggunakan frekwensi tersebut.

Dalam rencana kontijensi masing masing daerah masih sedikit yang memasukan radio sebagai bagian dari sistem informasi dan komunikasi kebencanaan. Keberadaan pemerintah sangat dibutuhkan, karena akan mempermudah koordinasi lintas pihak dalam upaya tanggap bencana serta sekaligus meningkatkan eksistensi keberadaan radio darurat.

Situasi chaos saat terjadi bencana akses komunikasi termasuk akses internet sangat minim, padahal kebutuhan akan komunikasi sangat tinggi. Dalam operasinya, radio komunitas selain melalui frekwensi analog FM juga menggunakan streaming yang bisa diakses pula melalui aplikasi android. Keberadaan sosial media seperti youtube, twitter dan facebook sangat mendukung kegiatan penyiaran darurat, termasuk untuk mempublikasikan ke dunia luar kondisi riil di lokasi bencana.

Radio darurat di masa mendatang .
Harus ada kehendak kuat Pemerintah untuk melindungi dan mengatur keberadaan Radio Darurat dalam proses revisi Undang undang penyiaran atau Peraturan Bersama Menteri Komunikasi, Menteri Dalam Negeri serta BNPB. Bentuk pengaturan dan perlindunganya setidaknya mengenai Alokasi frekwensi khusus Radio Darurat, Mekanisme perijinan, Mekanisme pendirian dan strategi fasilitasinya. Untuk mendukung berjalananya system informasi perlu ada mekanisme yang mewajibkan penyedia layanan internet untuk memberikan perhatian khusus di lokasi bencana.

Gempa Tsunami Sulteng rupanya membuat pemerintah mulai melihat pentingnya radio darurat, sehingga pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No 773 tentang “Percepatan pemulihan infrastruktur dan layanan sektor komunikasi dan informatika pasca bencana gempa bumi dan tsunami di wilayah sulawesi tengah dan wilayah terdampak” . Dalam KM 773 ini setidaknya mengatur tentang Kemudahan mendirikan radio siaran FM dengan mengajukan izin kepada menteri, pemanfaatan kanal untuk siaran, dikelaurkan izin siaran radio sementara, masa siaran 6 bulan dan dapat diperpanjang. Ini adalah kemajuan yang cukup berarti dalam konteks penyiaran kebencanaan di Indonesia.

Radio Darurat menjadi bagian dari Sistem informasi dan komunikasi yang tertuang dalam Rencana Kontijensi baik di tingkat Nasional oleh BNPB, tingkat Daerah oleh BPBD dan tingkat desa oleh Tim Siaga Desa. Jika selama ini inisiatif datang dari masyarakat, maka sudah saatnya negara menyambutnya dengan regulasi yang melindungi dan menguatkan keberadaan Radio Darurat sebagai media tanggap darurat, dan Radio Komunitas sebagai media untuk membangun kesiapsiagaan, membangun masyarakat yang tangguh dan hidup nyaman bersama ancaman

“Mengudara untuk Indonesia Tangguh”

Sinam M Sutarno
Ketua Jaringan Radio Komunitas Indonesia
SC Konsorsium Radar Tangguh

Leave a Response