ANGGARAN RUMAH TANGGA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

JARINGAN RADIO KOMUNITAS INDONESIA

BAB I

KEANGGOTAAN

BAGIAN PERTAMA

ANGGOTA

Pasal 1

1)       Yang dimaksud dengan anggota penuh JRKI adalah organisasi jaringan radio komunitas daerah

2)       Yang dimaksud dengan anggota tidak penuh JRKI adalah satu radio komunitas atau lebih yang belum bisa membentuk jaringan.

3)       Syarat-syarat keanggotaan JRKI :a)     jaringan yang menyatakan dirinya sebagai organisasi radio komunitas dengan jumlah keanggotaan sekurang-kurangnya 4 radio komunitas.b)     Tidak menjadi anggota organisasi lain yang sejenis.c)     Bersedia mematuhi AD, ART, MKO, GBPK dan Etika JRKI.

Pasal 2

Keanggotaan JRKI dapat hilang karena :

1)       Bubarnya Jaringan Radio Komunitas.

2)       Dicabut keanggotaannya oleh KONGRES JRKI.3)       Mengundurkan diri dari keanggotaan JRKI.

BAGIAN KEDUA

HAK, KEWAJIBAN DAN SANGSI

Pasal 3

1)       Setiap anggota JRKI memiliki hak membela diri.

2)       Setiap anggota JRKI berhak mengeluarkan pendapat dan diperlakukan secara adil.

3)       Hak dipilih dan memilih hanya dimiliki oleh anggota penuh.

4)       Anggota tidak penuh hanya memiliki hak bicara.

5)       Penggunaan hak pilih diatur berdasarkan peraturan tersendiri.

Pasal 4

1)       Setiap anggota JRKI wajib menjunjung tinggi dan mentaati segala ketentuan AD, ART , MKO, GBPK, Etika dan segala peraturan yang berlaku di JRKI.

2)       Setiap anggota JRKI wajib menjaga dan memelihara nama baik JRKI.

Pasal 5

1)       Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD, ART serta peraturan yang berlaku di JRKI.

2)       Sanksi-sanksi dapat dilakukan oleh Ketua umum atas persetujuan Majelis anggota.

3)       Sanksi diberikan dengan tahapan :a. peringatan tertulis pertama berlaku selama tiga bulan.b. apabila dalam waktu tiga bulan tidak diindahkan akan diberikan peringatan tertulis kedua.c. apabila dalam waktu tiga bulan tidak diindahkan akan diberikan peringatan tertulis ketiga.d. apabila dalam waktu 3 bulan peringatan tertulis ketiga tidak diindahkan, maka status keanggotaannya  dibekukan samapai ada keputusan kongres.

BAB II

KONGRES JARINGAN RADIO KOMUNITAS

BAGIAN PERTAMA

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang KONGRES JRKI adalah :

1)       Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga JRKI.

2)       Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) JRKI.

3)       Menetapkan Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) JRKI.

4)       Meminta laporan pertanggungjawaban ketua umum JRKI.

5)       Menetapkan Majelis anggota JRKI, sedangkan mekanisme penetapannya akan diatur dengan peraturan tersendiri.

6)       Memilih dan menetapkan Ketua umum dan wakil ketua JRKI.

7)       Menetapkan dan mencabut status keanggotaan.

8)       Menetapkan aturan-aturan lain yang dianggap perlu.

BAGIAN KEDUA

PESERTA KONGRES

Pasal 7

1) Peserta kongres terdiri atas :a.        peserta utusan.b.        peserta peninjau.

2) ketentuan peserta diatur dalam tata tertib. 

BAGIAN TIGA

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA KONGRES JRKI

Pasal 8

1)       Setiap peserta utusan KONGRES JRKI mempunyai hak suara dan hak bicara, hak memilih dan dipilih.

2)       Setiap peserta peninjau hanya memiliki hak bicara.

3)       Setiap peserta utusan KONGRES JRKI wajib menjalankan mandat dari masing-masing organisasinya.

BAGIAN KEEMPAT

JENIS-JENIS PERSIDANGAN

Pasal 9

1)        Jenis-jenis persidangan dalam KONGRES JRKI terdiri atas Sidang Komisi dan Sidang Pleno.

2)        Sidang Pleno mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi dari Sidang Komisi.

BAB III

KONGRES ISTIMEWA JRKI

Pasal 10

KONGRES Istimewa dapat dilaksanakan apabila :

1)        Apabila ketua umum dan wakil ketua terbukti melanggar AD,ART, MKO dan GBPK JRKI.

2)        Kondisi-kondisi luar biasa yang menuntut JRKI mengambil sikap.

Pasal 11

1)        Meminta pertanggungjawaban Ketua umum dan wakil ketua dan membebas tugaskannya jika terbukti melanggar AD, ART, MKO  dan atau GBPK JRKI.

2)        Memilih dan menetapkan Ketua umum baru dan wakil ketua, jika Ketua umum dan wakil ketua mengundurkan diri atau tidak dapat menjalankan tugasnya.

3)        Mengubah dan menetapkan AD, ART, MKO, GBPK JRKI.

Pasal 12

1)        KONGRES Istimewa dapat diadakan apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota JRKI.

2)        KONGRES Istimewa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota JRKI.

3)        Keputusan dan ketetapan kongres Istimewa dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota JRKI yang hadir.

BAB IV

PENGURUS JARINGAN RADIO KOMUNITAS INDONESIA

BAGIAN PERTAMA

FUNGSI

Pasal 13

1)       Pengurus JRKI merupakan Badan Kelengkapan JRKI di tingkat Nasional.

2)       Pengurus JRKI berfungsi sebagai pelaksana kegiatan di tingkat Nasional yang mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan GBPK JRKI. 

BAGIAN KEDUA

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 14

1)       Melaksanakan segala ketetapan KONGRES JRKI.

2)       Menjunjung tinggi AD, ART, MKO, GBPK dan aturan lainya.

3)       Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan GBPK JRKI.

4)       Ketua umum mewakili JRKI baik ke dalam maupun ke luar.

5)       Ketua umum JRKI mempunyai wewenang untuk membentuk kelompok kerja, panitia kerja, panitia khusus dan panitia ad-hoc.

6)       Ketua umum mempunyai wewenang untuk membentuk Badan Khusus dalam menjalankan tugas-tugasnya, setelah berkonsultasi dengan majelis anggota. 

BAB V

MAJELIS ANGGOTA

BAGIAN PERTAMA

FUNGSI

Pasal 15

1)     Majelis anggota merupakan kelengkapan JRKI  yang mempunyai fungsi sebagai lembaga konsultatif dan pengawasan. 

BAGIAN KEDUA

TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS ANGGOTA

Pasal 16

1)       Melaksanakan segala ketetapan kongres JRKI.

2)       Menjungjung tinggi AD/ART, MKO, GBPK dan aturan lainnya.

3)       Melakukan pengawasan atas kinerja yang dilakukan atas pengurus JRKI.

4)       Memberikan masukan atas saran kepada pengurus JRKI baik diminta atau tidak oleh pengurus JRKI.

5)       Menyelenggarakan kongres istimewa JRKI.

BAGIAN KETIGAPERIODE KEPENGURUSAN

Pasal 17

Periode kepengurusan majelis anggota  adalah tiga tahun kepengurusan sejak ditetapkan dan setelah itu dapat dipilih kembali  satu kali dalam periode kepengurusan berikutnya.

BAB VIKEUANGAN

Pasal 18

Iuran Wajib Anggota JRKI

1)       Yang dimaksud dengan iuran wajib anggota ialah dana yang disalurkan ke JRKI  dari masing-masing anggota.

2)       Dana iuran anggota dikelola sepenuhnya oleh JRKI secara otonom.

3)       Aturan mengenai mekanisme iuran wajib anggota JRKI akan ditentukan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 19

Usaha-usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan asas,  sifat dan tujuan JRKI adalah dana yang didapat dari berbagai sumber di luar dan di dalam JRKI. 

Pasal 20

Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan asas, sifat, dan tujuan JRKI adalah dana yang didapat dari berbagai sumber di luar dan di dalam JRKI.

Pasal 21

Penggunaan keuangan harus dikelola secara tranparan dan dipertanggungjawabkan kepada anggota dan publik.

BAB VII

PERUBAHAN AD DAN ART

Pasal 22

Perubahan AD dan ART JRKI hanya dapat dilaksanakan pada KONGRES JRKI dan KONGRES istimewa JRKI.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 23

1)       ART ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD JRKI.

2)       Hal-hal yang belum diatur dalam ART ini akan diatur kemudian dalam ketetapan MKO JRKI.3)       AD dan ART ini berlaku sejak ditetapkan.