ANGGARAN DASAR

ANGGARAN DASAR

JARINGAN RADIO KOMUNITAS INDONESIA

PENDAHULUAN

                 Bahwa sesungguhnya setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, menyimpan dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 28F. Radio Komunitas berperan mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui kebebasan informasi, kebebasan berbicara dan berekspresi secara bertanggungjawab sehingga dapat mengembangkan diri dan lingkungannya serta berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Untuk mencapai cita-cita itu maka Radio Komunitas di Indonesia harus  peka terhadap kebutuhan masyarakat, melayani masyarakat secara bertanggungjawab, mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal, menghormati kemajemukan di masyarakat dilandasi semangat kesukarelawanan dan independen. Oleh sebab itu Radio Komunitas di Indonesia menggabungkan diri dalam organisasi  Jaringan Radio Komunitas Indonesia.

BAB INAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Jaringan  Radio Komunitas Indonesia yang untuk selanjutnya di sebut JRKI.

Pasal 2

JRKI dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2004, dan dikukuhkan di Bandung pada Kongres JRKI I, untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

JRKI berkedudukan di Indonesia.

BAB IIBENTUK, KEDAULATAN, ASAS DAN SIFAT

Pasal 4

Bentuk organisasi JRKI adalah Federasi.

Pasal 5

Kedaulatan tertinggi JRKI ada di tangan anggota yang diwujudkan melalui  KONGRES.

Pasal 6

JRKI berazaskan Pancasila.

Pasal 7

JRKI bersifat independen, inovatif,  demokratis dan kekeluargaan. 

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 8

JRKI bertujuan memajukan anggota agar berperan  aktif dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, terbuka dan berkeadilan menuju masyarakat mandiri.

Pasal 9

JRKI berfungsi sebagai :1)       Representasi keberadaan  Radio Komunitas di Indonesia.2)       Wahana penguatan anggota.3)       Wahana  advokasi dan,4)       Wahana kemitraan.

BAB IV

KEORGANISASIANBAGIAN PERTAMAKEANGGOTAAN

Pasal 10

Anggota JRKI terdiri atas :1)         Anggota Penuh.2)         Anggota tidak Penuh.

BAGIAN KEDUAKELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 11

Kelengkapan organisasi JRKI terdiri atas : 1)       Kongres.2)       Pengurus Federasi.3)       Majelis Anggota.

Pasal 12

KONGRES JRKI adalah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi.

Pasal 13

Pengurus Federasi

1)       Penyelenggara organisasi JRKI adalah Pengurus Federasi.2)       Pengurus Federasi sekurang-kurangnyan terdiri atas ketua umum, wakil ketua, sekertaris, bendahara dan bidang.3)       Masa bakti Pengurus Federasi adalah 3 (tiga) tahun.4)       Apabila timbul kekosongan karena salah satu anggota pengurus Federasi tidak dapat lagi menjalankan tugasnya, maka kekosongan tersebut dapat diisi oleh anggota yang dipilih oleh pengurus Federasi.

Pasal 14

Larangan Rangkap Jabatan

1)         Keanggotan Pengurus Federasi dan pengurus Konfederasi tidak saling merangkap.

2)         Anggota Pengurus Federasi tidak melebihi 2 (dua) kali masa bakti dalam jabatan yang sama berturut-turut. 

Pasal 15

Majelis Anggota

1)       Majelis Anggota terdiri atas 1 (satu) orang utusan masing-masing anggota.

2)       Masa bakti Majelis Anggota adalah 3 (tiga) tahun. 

BAGIAN KETIGAKONFEDERASI

Pasal 16

1)         Konfederasi didirikan di daerah atau provinsi.

2)         Kelengkapan konfederasi dan kepengurusan beserta pengaturan lainnya di serahkan kepada masing-masing konfederasi.

3)         Kebebasan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas sama seklai tidak melupakan asas, tujuan, dan fungsi dibentuknya JRKI.

4)         Karena alasan-alasan khusus, disatu propinsi boleh mendirikan lebih dari satu konfederasi.        

BAGIAN KEEMPATKEUANGAN

Pasal 17

Keuangan JRKI dapat diperoleh dari :

1)       Iuran anggota.

2)       Usaha-usaha yang sah dan halal serta tidak bertentangan dengan asas, sifat dan tujuan JRKI.

3)       Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan asas, sifat, prinsip dan tujuan JRKI.

BAGIAN KELIMALAMBANG DAN ATRIBUT

Pasal 18

Lambang dan atribut akan diatur dengan ketentuan tersendiri. 

BAB VPEMBUBARAN JRKI

Pasal 19

Pembubaran JRKI ditetapkan dengan Ketetapan Kongres JRKI atau Kongres Istimewa JRKI setelah referendum.

Pasal 20

MEKANISME REFERENDUM

1)       Referendum diusulkan oleh 1/3 anggota penuh.

2)       Referendum dapat diselenggarakan jika mendapat persetujuan dari 2/3 anggota penuh.3)       Referendum diselenggarakan oleh Majelis Anggota penuh.

BAB VIPENUTUP

Pasal 21

Segala hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.